TopManado.com, Manado – Setelah pertarungan politik beberapa waktu lalu, Presiden terpilih yang di menangkan oleh pasanagn Jokowidodo dan KH Ma’ruf Amin sedianya akan dilakukan pelantikan. Berbagai persiapanpun telah dilakukan untuk mengsukseskan Pelantikan Presiden terpilih tersebut. Di wilayah Sulut sendiripun mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengimbau seluruh masyarakat Sulut untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti, akan dilaksanakan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Untuk itu, Pemprov Sulut minta kepada masyarakat untuk mengawal proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang disampaikan pihak-pihak tertentu yang pada ujung-ujungnya mengganggu pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Wagub Kandouw di Kantor Gubernur, Selasa (8/10/2019).
Menurut Kandouw, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin telah melalui proses sesuai undang-undang dan harus diamankan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Jadi, seluruh komponen anak bangsa, harus mengamankan proses pelantikan itu. Kalau ada upaya yang dilakukan melalui penyebaran isu-isu melalui media sosial dan rekayasa politik, yang akan menjadi ancaman, akan kita lawan bersama-sama. Pihak DPRD, Pemprov Sulut dan Forkopimda Sulut kini siap mengawal proses pelantikan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI,” tutup Kandouw. Memang menjadi harapan kita bersama agar, segala kegiatan bisa berjalan baik dan tanpa halangan tentunya.
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) besok sampai Minggu (20/10/2019).
Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.
“Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif,” tutur Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin sore.
DR ( TM )
