TOPMANADO.COM- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menegaskan bahwa KKP serius dalam penanganan kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Edhy saat melakukan peninjauan kesiapan aparat Ditjen PSDKP di wilayah Timur sekaligus mengikuti Apel Siaga Pengawasan Wilayah Timur yang diselenggarakan di Kota Bitung- Sulawesi Utara, pada Senin (17/02) pagi.
“Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,” jelas Edhy
Dalam peninjauan ke Bitung, Edhy juga berkesempatan menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP. Dengan sangat taktis Awak Kapal Pengawas Perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan, dan penahanan (HENRIKHAN) Kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung.
“Setelah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Saya optimis bahwa mereka dapat menjalankan kebijakan KKP untuk melaksanakan pemberentasan illegal fishing dan melindungi nelayan kita,” papar Edhy.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya. Dia menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil
“Tahun ini KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari ditahun 2019 menjadi 150 hari ditahun 2020,” tegas Edhy.
Edhy menjelaskan bahwa semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberatasan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu Edhy juga menekankan pentingya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan illegal fishing di Indonesia.
“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja dilapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, TNI AD,Pol Air, dan Bakamla,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Edhy juga menginstruksikan agar aparat di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi Nelayan Indonesia.
“Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serts hasil tangkapan optimal,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, sebagai langkah konkrit pembinaan kepada Nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Kepolisian Republik Indonesoa juga telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman yang salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
“Saya ingin menegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera.” kuncinya
(Desieree)
