TopM_Deprov – Pernyataan resmi Kepala Dinas Pendidikan Sulut dr. Grace Punuh, bahwa kepala daerah memberikan pelajaran wawasan kebangsaan kepada ribuan siswa, langsung mendapatkan tanggapan dari Koordinator Komisi 4 Bidang Kesra Billy Lombok, SH.
Saat menggelar rapat dengar pendapat Komisi 4 dan Dikda, Senin (20/06/2022) diruang rapat serba guna, Lombok menyatakan apa yang dilakukan oleh Dikda patut diapreseasi, namun pernyataan Kadis jika kepala daerah memberikan pelajaran wawasan kebangsaan kepada siswa tandasnya itu keliru.
Tegas Sekretaris Partai Demokrat Sulut ini, Wawasan kebangsaan telah ada ditengah tengah masyarakat yang di gali oleh pendiri bangsa ini para funding fathers yang kemudian telah ditanamkan dan dihargai nilai nilai Pancasila itu secara turun turun.
“Saya mengkritik apa yang jadi pernyataan ibu kadis, apalagi ini disampaikan dalam rapat resmi DPRD. Bungkarno menggali Pancasila dari masyarakat sudah ada dan terpelihara. Bukan di ajarkan tapi tinggal di aktifkan atau bisa dikatakan penelaan betul. Tapi kalau bilang diajarkan supaya kuat itu jelas salah,”ungkap wakil Ketua DPRD Sulut ini.
Tegas Lombok, Ibu Kadis seakan mengeyampingkan fakta sejarah bahwa Indonesia oleh Funding father mengambil marhaennya itu dari masyarakat
“Saya dari kecil didik dari ajaran Bung Karno sehingga saya tersinggung.
Jika demikian maka boleh dikatakan Pendidikan Sulut gagal kalau selama ini tidak ada wawasan kebangsaan dan baru diajarkan di SMA.
“Jadi jangan diframing apalagi keterlibatan dari kepala daerah seolah olah mengajarkan wawasan kebangsaan. Selama ini pendidikan Sulut gagal tidak maju tanpa wawasan kebangsaan, jika baru diajarkan SMA. Saya sebagai orang yang mengerti ajaran Sukarno sangat menentang konsep itu,”tegas Lombok.
Menanggapi hal ini Kepala Dikda Grace Punuh meminta maaf karena keliru dalam memberikan pernyataan.
“Saya siap salah dan harus menyampaikan klarifikasi agar tidak keliru,”ungkap Punuh.
Tandasnya masih ada penjelasan yang belum di sampaikan dimana dalam tes wawasan kebangsaan terhadap siswa selalu nilainya kurang diakibatkan guru matapelajaran PPKn yang kurang. Sehingga tes wawasan kebangsaan tidam capai.
“Maksud saya bukan wawasan kebangsaan secara umum atau luas, tapi nilai siswa siswa untuk tes materi wawasan kebangsaan yang kurang,”jelas Punuh.
Redaksi
