Saat Banggar, Fraksi Demokrat Pertanyakan Berapa Persen APBD Sulut 2023 yang Pro Rakyat

TopM-Sulut- Personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Hendry Walukouw (HW) mempertanyakan berapa persen gambaran APBD 2023 yang pro rakyat.

“Dari hari pekan lalu pembahasan ada beberapa pertanyaan, dan beberapa jawaban. Sampai hari ini masuk tahapan akhir. Tapi saya belum melihat out pun dari pembahasan ini. Kalau hanya sekedar tanya jawab, itu dialog bukan pembahasan,” sindir HW.

Wakil rakyat, kata dia, dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dicontohkannya menyangkut progres kerakyatan yang telah dirinya sampaikan dalam rapat sebelumnya.

“Seperti pos-pos bantuan sosial. Saya belum dapatkan gambaran APBD 2023 pro rakyat atau tidak. Bantuan sosial untuk kelompok, untuk perorangan, rumah ibadah. Kalau perlu kita buka di sini secara terang benderang. Supaya diketahui publik apakah anggaran 2023 pro rakyat atau tidak,” tegasnya.

Baca juga:   Rapat Paripurna Tutup Buka Sidang, Reses, LKPJ di DPRD Provinsi

Menurutnya, jawaban Sekprov beberapa waktu lalu nanti saat keluar DPA. Namun, kata dia, kalau tunggu DPA berarti anggaran sudah diketuk dan proses politik di DPRD sudah selesai.

“Kalau tak dianggarkan siapa mau tanggung jawab. Saya atas nama Fraksi Demokrat ingin tahu dengan benar berapa persen dari APBD 2023 yang betul-betul bantuannya mengena pada masyarakat.

Jangan nanti sudah ditata saja, ini bisa dipangkas. Apalagi tunggu DPA. Jangan SKPD sibuk urus dapur sendiri. Sebab yang ditagih ketika reses adalah kita semua. Bukan SKPD,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Sekprov Praseno Hadi menerangkan, proses pengimputan anggaran untuk masyarakat itu diinput dari pokir DPRD secara keseluruhan.

Baca juga:   BW Turun ke Dapil Serap Aspirasi Masyarakat dan Berjanji Akan Berjuang Sampai Terealisasi

“Sekitar 300 pokir yang dimasukan dalam APBD. Itu jadi salah satu komitmen APBD pada masyarakat,” singkatnya.

 

(dvd)#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *