TopM-Sulut- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama pendamping PKH wilayah Nusa Utara Kab. kepl Talaud, Kab. Kepl Sitaro dan Kab. Kepl Sangihe terkait verifikasi data kemiskinan.
Rapat yang di Pimpin Langsung Ketua DPRD Fransiskus A. Silangen, di Dampingi Anggota DPRD Jems Tuuk, Careig Runtu dan Staf Sekretatiat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Di ketahui rapat yang di laksanakan, di ruang serbaguna DPRD provinsi Sulawesi utara. Senin (24/10/2022). dapati keluhan masyarakat soal Perbaikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang di Tolak pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kepulauan Marore.
“Menjadi Persoalan kami sekarang di Kepulauan Marore, Perbaikan KKS sudah tidak bisa di wakilkan padahal ada seorang lansia yang dalam bentuk fisikpun sudah tidak mampu untuk perjalanan jauh dan juga untuk tempat tinggal di ibukota kepulauan saja tidak ada” Ucap Jamner Lawendatu yang juga sekaligus Pendamping PKH Kepulauan Marore.
“Saya sudah coba berbicara dengan pihak pimpinan BRI Cabang Marore, namun mereka memberikan jawaban agar kita menyurat ke BRI Provinsi agar di Berikan jalan solusi. Dan sudah 2 minggu ini belum ada solusi bagi parah lansia kami yang ada di kepulauan marore”.lanjut jamner
Jamner berharap dalam kegiatan RDP bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini bisa mendapat kemudahan nantinya. Agar masyarakat kepulauan marore yang sudah lanjut usia tidak di persulit dalam pengurusan KKS
“Jarak dari Marore untuk ke ibukota kepulauan memakan waktu 16 jam. Dan itupun kapal yang ada untuk ke sana hanya ada 2 minggu 1 kali untuk kapal itu pun belum tentu untuk tempat tinggal di ibukota kepulauan. Saya berharap dengan adanya RDP dengan pak Ketua DPRD, bisa mencarikan solusi untuk mempermudah kaum lansia dalam pengurusan atau perbaikan KKS” Ujar Jamner
DVD (#)
